Posted by Chatarina Dety Aprilia | Published on 08 Jul 2011

10 makanan Indonesia paling disukai turis asing

Indonesia memang terkenal memiliki kasahah budaya yang beragam, mulai dari rumah adat, tarian, budaya dan yang tak ketinggalan adalah makanan. Ya ! Indonesia memang mamiliki berbagai jenis makanan yang beragam, Nah yang akan saya post disini adalah tentang makanan indonesia yang paling disukai ama lidah orang luar negeri (kita harus bangga karna indonesia mempunya berbagai jenis makanan yang beraneka ragam), mau tahu apa sajakah makan indonesia yang disukai ama orang asing


10. soto betawi

9. nasi goreng

8. nasi kuning

7. pecel lele

6. gudeg

5. ketoprak

4. siomay

3. bakso

2. sate

1. gado-gado

sumber: http://jelajahunik.blogspot.com/2010/05/10-makanan-indonesia-paling-disukai.html
Read more: http://unik.supericsun.com/tag/makanan-indonesia/#ixzz1RUmyakN7

Filled Under: About Food Technology
Comments Off on 10 makanan Indonesia paling disukai turis asing

Orang kelaparan bukan karena tidak ada makanan semata. Ketika makanan melimpah pun, kelaparan dapat terjadi, misalnya, menurut Badan Pusat Statistik pada 2004, kelaparan terutama balita mencapai 28 persen, padahal di saat itu produksi padi kita melampaui kebutuhan domestik alias swasembada. Kehidupan petani di Indonesia secara umum sangat jauh dari kehidupan yang layak, petani terjebak dalam persoalan-persoalan pokok seperti mahalnya biaya produksi, ketergantungan pada bibit dan pestisida, kelangkaan pupuk, keterbatasan informasi, minimnya penguasaan lahan pertanian, dan persoalan harga.

Harga kebutuhan pokok yang tiba-tiba naik saat ini menunjukkan ketidak mampuan pemerintah dalam mengontrol harga dan distribusi kebutuhan pokok terutama pangan. Kenaikan harga pangan selalu naik setiap tahunnya sebelum bulan Ramadhan, selain perusahaan pangan menguasai dari sector hulu hingga hilir terindikasi juga permainan spekulan jauh hari sebelum bulan Ramadahan. Biasanya pemerintah selalu melakukan operasi pasar ketika terjadi kenaikan harga, tapi ini bukan solusi, selain di butuhkan kontrol dan sanksi pemerintah serta harus menata ulang persoalan pangan di negeri ini. Dibutuhkan suatu upaya untuk memperbesar akses rakyat dalam memproduksi pangan, dan sekaligus orang-orang yang mengkonsumsinya. Untuk itu diperlukan upaya perombakan yang mendasar dalam penguasaan alat produksi, model produksi, harga dan distribusi produksi. Persoalan petani di Sumatera Barat saat ini tidak terlepas dari persoalan pertanian secara nasional bahkan prosesnya di mulai dari persoalan pangan global.

Ketahanan Pangan dan Penguasaan Pangan Global

Pada World Food Summit (WFS) Food and Agriculture Organization (FAO) bulan November 1996 di Roma, para pemimpin negara telah mengikrarkan kemauan politik dan komitmentnya untuk mencapai ketahanan pangan serta melanjutkan upaya menghapuskan kelaparan di semua negara anggota dengan mengurangi separuhnya jumlah penderita kekurangan pangan pada tahun 2015.  Menurut FAO pada tahun 1996 terdapat 800 juta dari 5,67 milyar penduduk dunia yang menderita kurang pangan, diantaranya 200 juta balita menderita kurang gizi terutama energi dan protein.  Laporan PBB saat itu juga mencatat bahwa 3 – 5 ribu orang mati setiap hari akibat kelaparan dan dampaknya.

Setelah lima tahun WFS dilaksanakan (2001), fakta menunjukkan bahwa produksi jumlah makanan di tingkat dunia (stock pangan) sebenarnya sangat berkecukupan. Namun dalam perjalanannya Direktur Jendral FAO Jacques Diouf (badan urusan pangan PBB) pada KTT pangan dunia tanggal 15 November 2009 di Roma-Italia dengan tegas menyatakan keresahannya terhadap krisis pangan dunia yang terjadi saat ini. “Di tengah dunia dimana manusia mampu berjalan-jalan ke bulan, 1 dari 6 orang di dunia menderita kelaparan dan setiap 6 detik 1 bayi meninggal karena kurang gizi.” Diouf, menyatakan bahwa kebijakan pangan yang ada saat ini telah membuat petani-petani saling berperang satu sama lain, petani negara maju dengan petani di negara-negara berkembang demi keuntungan perusahaan-perusahaan agribisnis yang kapitalistik.

Muncul pertanyaan mengapa dengan jumlah produksi makanan yang berlimpah tersebut, angka kelaparan ditingkat dunia masih tinggi seperti yang telah digambarkan diatas. Dari fakta – fakta itu menunjukkan bahwa konsep Keamanan Pangan (Food Security) telah gagal dalam mengatasi kekurangan pangan bagi ummat manusia di tingkat dunia, karena FAO hanya menggantungkan pada tiga prinsip yaitu(i) ketersediaan pangan (availability), (ii) aksesibilitas (accessibility) (iii) konsumsi (food utilization) dan (iv) aspek stabilitas pasokan (stability of supplies), (bagi FAO tidak menjadi persoalan siapa yang memproduksi dan yang menguasai pangan).

Jika kita tilik lebih jauh tentang krisis pangan yang terjadi tersebut bukanlah disebabkan oleh kelangkaan atau kurangnya hasil produksi. Tapi yang terjadi adalah penguasaan sumber-sumber kehidupan atau kekayaan alam di tangan segelintir orang dan atau perusahaan-perusahaan besar tertentu dunia. Sering juga disebut sebagai multinational company atau trans-national company (MNC/TNC)

Penelitian GRAIN (Spanyol) tahun 2008 terungkap data bahwa krisis pangan yang terjadi di dunia pada tahun 2006 telah meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan-perusahaan agribisnis atau perusahaan yang terkait dengan perdagangan hasil produksi pertanian meningkat rata-rata hampir 100% dari tahun sebelumnya. Seperti Bunge (USA) meningkat 13 % di tahun 2008 sebesar 1,363 miliar dolar, Cargill (USA) meningkat 69 % sebesar 3,951 miliar dolar, dan Nable Group (Singapore) sebesar 117 % sebesar  436 miliar dolar. Keuntungan dari perdagangan pupuk, Potas Corp. (Canada) meningkat di tahun 2008 dibanding tahun 2007 sebesar 164 % dengan keuntungan sebesar 4,963 miliar dolar, Mosaic (USA) meningkat 430 % sebesar 2,682 miliar dolar, dan Yara (Norway) meningkat 131% sebesar 3,350 miliar dolar. Pada perdagangan bibit dan pestisida di tahun 2008 : Monsanto 120 % sebesar 2,926 miliar dolar, Syngeta 19 % sebesar 1,692 miliar dolar, Bayer 40 % sebesar 1,374 miliar dolar dan DOW 63 % sebesar 761 miliar dolar.

MNC/TNC  menguasai sejak dari sector hulu (baca : ladang-ladang pertanian) hingga sector hilir (pasar hasil produksi pertanian). Satu contoh  tepat untuk Indonesia adalah tentang kedelai dan Cargill. Sebagai mana kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi kedelai yang tinggi namun pada sisi produksi, tingkat produksi nasional jauh dari mencukupi kebutuhan nasional tersebut. Pada sisi lain, Cargill yang merupakan perusahaan pemilik lahan perkebunan kedelai terbesar dunia yang di pusatkan di Brasil. Dan Cargill juga merupakan salah satu perusahaan yang memiliki hak impor resmi dari pemerintah Indonesia untuk memasukkan kedelai impor ke Indonesia (baca kasus penimbunan kedelai impor 13.000 ton oleh Cargil di Surabaya untuk menaikan harga kedelai, Kompas 26 Januari 2008).

Food Estate

Di tengah ancaman krisis pangan di Indonesia akibat pangan dikuasai MNC/TNC, pemerintah justru meluncurkan program food estate, dimana pengelolaan pangan dalam skala besar di serahkan kepada  perusahaan swasta lokal maupun asing yang justru akan mengancam keberlansungan petani dan pertanian berkelanjutan/organik yang sudah ada. Dalam konteks Sumatera Barat yang terkenal dengan semboyannya “Tanam nan Bapucuak, Paliaro nan Banyawo” dan Budaya Rangkiang dimana merupakan semangat untuk terus mempertahankan budaya pertanian kita yang sudah ada sejak turun temurun pun ikut terancam

Melalui National Summit dan pertemuan dengan para pengusaha yang dilaksanakan bulan Oktober 2009 Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menyatakan akan menyiapkan kebijakan tentang penyedian tanah untuk kepentingan umum serta peraturan pemerintah (PP) terkait investasi pangan dalam skala besar. Peraturan Pemerintah ini mencakup Penguasaan Pangan Skala Luas, seperti PP 11 tahun 2010 tentang Tanah Terlantar dan PP 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, pengingkaran amanah dan semangat UUPA No.5/1960 yang menolak tanah sebagai alat penghisapan manusia atas manusia serta keberdaulatan kaum pekerja petani makin terlihat jelas. Kesemua peraturan pemerintah yang dibuat tersebut dalam rangka memberikan kemudahan para pemodal untuk mengelola lahan di Indonesia melalui program food estate. Tercatat empat perusahaan yang telah mengajukan diri untuk membuka food estate di awal 2010 yaitu Medco, Wilmar, Bangun Cipta dan Mekasindo. Nama-nama ini menambah daftar panjang perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Sistem culture stelsel baru dengan skema food estate ini bisa menegaskan bahwa feodalisme tidak pernah berakhir dinegeri ini, petani akan tetap menjadi buruh di negerinya sendiri.  Ketika pengusaha besar lokal dan asing datang atas mandat pemerintah untuk bersaing dengan petani gurem seperti Medco Energi, Sinar Mas Group, dan Artha Graha dan Bin Laden Group memutuskan terjun dalam bisnis pangan seluas 585.000 hektar di daerah Merauke.

Pemerintahan  belum memiliki kemauan politik yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan Pembaruan Agraria dan landreform dengan membagi-bagikan tanah kepada rakyat tak bertanah dan petani gurem, serta kepastian tanah bagi masyarakat adat dengan mengeluarkan peraturan perundang undangan yang justru kontradiksi  serta mengingkari dengan semangat dan amanah dari UUPA No.5/Tahun 1960, seperti UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa HGU awalnya bisa mencapai 95 tahun turunannya di Sumbar melalui Perda Pemanfaatan Tanah Ulayat, dan di ikuti kemudian dengan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan No 41  tahun 2009.

Penyusutan Luas Lahan Pertanian di Sumatera Barat

Sumatera Barat dengan jumlah penduduk sebnyak 4.697.764 jiwa (BPS 2007) yang di kenal sebagai lumbung pangan mulai terancam dengan berbagai persoalan pupuk, bibit, harga dan persoalan pengusaan sumber sumber agraria dan model pertanian yang selalu memihak pada industry pertanian dan sistim agribisnis. Produksi padi Sumatera Barat  4 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang berti misalnya berturut-turun pada tahun 2005 sebesar 1,907 juta ton, tahun 2006 sebesar 1,965 jt ton, tahun 2007 sebesar 1,938 juta ton dan tahun 2008 sebesar 1,965 jt ton (sumber data BPS). Perkiraan BPS dan Dinas pertanian Sumbar pada awal tahun 2009 yang lalu (padang to day) produksi padi untuk tahun 2009 sebesar 2.060.986 ton dengan luas panen 433.803 hektar, dan menurut sumber Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar produksi padi pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 2.104.460 juta ton, sementara target produksi untuk tahun 2010 sebesar 2.199.030 juta ton.

Pencapaian produksi padi sangat dramatis jika dibandingkan dengan semakin menyempitnya luas sawah dan lahan pertanian, banyaknya sawah tadah hujan dan persoalan lainnya, bahkan tidak adanya data akurat luas sawah di Sumbar. Sempitnya lahan garapan tidak lepas dari keterdesakan petani atas laju pembangunan dan alih fungsi lahan. Misalnya menurut Dinas Pertanian Pesisir Selatan (Padang to day 2/4/2009) sekitar 1.293 hektar(H) sawah di pesisir Selatan berkurang dalam lima tahun terakhir, yang tersisa hanya 30.466 H dengan kepemilikan lahan 0.36  H per-rumah tangga petani.

Contoh kasus alih fungsi lahan lainnya di Kab. Pasaman Barat, sebelum tahun 1990 daerah ini termasuk sentra produksi beras dengan luas sawah tidak kurang dari 27.168 hektar, terjadi penurunan luas sawah seiring masuknya perkebunan kelapa sawit (mulai 1981). Pada tahun 2005 luas sawah di Pasaman Barat tercatat 16.127 H, dalam periode tahun 2005-2007 terjadi penurunan komulatif sejumlah 1.287 H, hingga sawah yang tersisa di tahun 2007 seluas 14.840 H (BPS 2008) dan 4.953 diantaranya di tanami tanaman jagung.

Selain di dua kabupaten tersebut di Kabupaten Lima Puluh Kota juga terjadi penurunan produksi dan luas lahan produksi (Lima Puluh Kota dalam angka, BPS 2009), produksi padi (GKB) Limapuluh Kota Tahun 2008 sebesar 202.531 ton dengan luas panen 43.451 hektar, di banding produksi tahun 2008 dengan produksi tahun 2007 sebesar 218.542 ton dengan luas panen 46.140 hektar terjadi penurunan produksi sebesar 7,33 persen dan penurunan luas panen 5,80 persen. Bahkan produksi padi Lima Puluh Kota tahun 2008 jauh menurun disbanding tahun 2006 dengan jumlah produksi sebesar 202.971 ton dengan luas panen 43.200 hektar, dari data ini jelas terjadi penurunan luas panen tahun 2008 di banding tahun 2007 sebesar 2.699 hektar, sementara pencetakan sawah baru di Lima Puluh Kota tdk signifikan, bahkan makin pesatnya alih fungsi lahan akibat laju pembangunan.

Kedaulatan Pangan Jalan Keluar dari Ancaman Krisis Pangan

Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan pertanian dan pangannya sendiri, untuk melindungi dan mengatur produksi pertanian domestik dan perdagangan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan, menentukan jumlah yang dapat dipenuhi sendiri dan membatasi pasar lokal dari produk-produk dumping. Kedaulatan pangan tidak menegasikan perdagangan, tetapi justru mempromosikan perumusan kebijakan-kebijakan perdagangan yang melayani hak-hak rakyat atas keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan produksi secara ekologis.

Dalam upaya menciptakan kedaulatan pangan, pemerintah haruslah melaksanakan kebijakan–kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan, berlandaskan pada produksi pertanian keluarga dibandingkan dengan kebijakan yang mengedepankan industri, tingginya asupan (input),dan produksi yang berorientasi eksport. Dengan demikian jika pendekatan melalui hak, maka kedaulatan pangan berarti menyangkut faktor-faktor mulai dari penguasaan, kepemilikan dan pengelohan alat produksi, proses produksi hingga distribusi dengan hal-hal yang menentukan  sebagai berikut:

1. Kebijakan Pasar:

  • Menjamin harga-harga yang adil dan layak bagi seluruh petani
  • Menjalankan hak-hak negara untuk melindungi pasar dalam negeri dari serangan harga import murah dan spekulan
  • Mengatur produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri untuk mengatasi surplus
  • Menghentikan subsidi bagi usaha pertanian yang tidak berkelanjutan, dan ketidakadilan bagi penyewa dan buruh tani, dan mendukung usaha – usaha yang mendukung dilaksanakannya pembaruan agraria, dan pertanian berkelanjutan.

2. Jaminan Pangan, Kualitas dan Lingkungan Hidup:

  • Mengontrol penyebaran hama, dan penyakit untuk menjamin pangan
  • Menjamin kualitas pangan yang diinginkan oleh rakyat
  • Menciptakan mekanisme di tingkat nasional untuk menjamin kualitas lingkungan hidup, sosial dan kesehatan.

3. Penguasaan, pemilikan dan pengelolaan terhadap sumber – sumber agraria:

  • Meningkatkan keadilan terhadap penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber agraria- seperti  tanah, air, dan alat – alat produksi lainnya
  • Melindungi petani terhadap keanekaragaman dan kekayaan hayati yang mereka miliki dan kebebasan petani untuk melakukan tradisi saling tukar menukar benih–benih
  • Melarang pematenan makhluk hidup dan rezim pematenan kekayaan intelektual
  • Merevitalisasi terhadap hukum-hukum adat masyarakat setempat untuk melindungi sumber–sumber agraria dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

4. Produksi dan Konsumsi

  • Membangun ekonomi pangan lokal yang berdasarkan pada proses produksi dan pemasaran pangan di tingkat lokal.

5. Keterbukaan pada informasi dan anti trust law

  • Adanya informasi yang jelas dan terbuka tentang label, isi dan proses pembuatan pangan yang di perdagangkan
  • Adanya keterbukaan, akauntability bagi yang memproduksi makanan dan memperhatikan hak asasi manusia
  • Menciptakan adanya undang–undang anti monopoli dalam produksi pangan yang berjalan

Aset dan akses reform atas tanah serta sarana lainnya bagi para buruh tani adalah jawaban bagi persoalan kelaparan dan ancaman krisis pangan. Produksi pangan tidak di tangan perusahaan tetapi justru dihasilkan dan dinikmati oleh keluarga tani. Sehingga perlu dilakukan distribusi dan redistribusi tanah pertanian pada petani. Agar pelaksanaan pembaruan agraria dapat memenuhi rasa keadilan, maka pembaruan agraria harus dapat menyelesaikan semua konflik dan sengketa agraria yang telah terjadi dari masa lalu dan yang terjadi saat ini. Pemerintah juga harus berupaya untuk menciptakan peraturan yang tidak memberikan peluang terjadinya konflik agraria.

Penataan struktur agraria yang berhubungan di sektor pertanian dan kaum tani haruslah dimulai dari pelaksanaan program Landreform. Yaitu suatu upaya yang mencakup pemecahan dan penggabungan satuan-satuan usaha tani, dan perubahan skala pemilikan. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kemampuan petani dengan berbagai program-program pendidikan, upaya penyediaan subsidi, pemilikan teknologi pertanian, sistem distribusi/perdagangan yang adil, dan mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi massa petani dan koperasi petani, serta infrastruktur lainnya. Dalam konteks nasional, sebagai negara dengan mayoritas pendudukan adalah petani dan sumber-sumber agraria yang melimpah, maka kepentingan nasional Indonesia adalah perlindungan atas sumber-sumber agraria dan produk-produk pertanian demi kepentingan ekonomi nasional dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Posisi Dan Peran Organisasi Petani

Organisasi petani dapat dibedakan antara organisasi yang sejati dan organisasi petani yang gadungan.Organisasi petani yang sejati adalah organisasi yang didirikan, dijalankan, dan diperuntukan oleh petani sebagai alat bagi menjalankan gerakan sosial petani itu sendiri,kebalikannya adalah gadungan. Hanya melalui organisasilah petani dapat secara bersama-sama menggalang kekuatan yang mereka miliki. Melalui organisasi petani saling memegang peran, menjalankan dan membagi tugas diantara mereka sendiri. Dengan kata lain petani yang menjadi anggotanya dapat mengkoordinir diri mereka sendiri secara mandiri untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam melawan kapitalisme pangan dan menuangkan nya dalam bentuk kerja nyata di lapangan.

Berbicara tentang Pola dan Strategi Organisasi Petani Dalam Pencapaian Kedaulatan Pangan dan Perlindungan /penguasaan/akses Lahan Pertanian tak terlebas dari bagaimana organisasi tani itu di bentuk, mampu melakukan analisa social terhadap struktur dan sifat penindasan yang dialaminya, mempunyai gagasan-gagasan (basis ide) dan alternatif praktis (basis material) sebagai penjabaran kongkrit dunia baru yang dicita-citakan, sehingga tidak terjebak dengan angan-angan semata. Organisasi petani harus mampu bertempur di dunia ide dan basis material.Pertempuran di dunia ide adalah dalamrangka melawan teori-teori, asumsi-asumsi, bujuk rayu, kampanye ndan rekayasa psykologi individual dan psykologi massa, propaganda hitam, penjinakan, konsep-konsep, yang dilakukan kalangan kapitalisme pangan. Sedangkan pertempuran dibasis material arti sederhananya adalah : kuasailah secara lansung sumberdaya agraria tanpa yang palig mungkin untuk direbut dengan kekuatan massa,tanpa harus menunggu kebijakan, teori-teori, dan konsep-konsep pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani dijalankan oleh pemerintah karena sampai saat ini kebijakan pemerintah beluk memihak kepada petani itu sendiri.

Posisi strategis Organisasi Petani :

  • Menempatkan diri sebagai oposisi terencana dalam bentuk kelompok penekan (pressure group), terutama terhadap pihak-pihak yang mempunyai akses untuk memproduksi dan mempengaruhi kebijakan pertanian/agraria. Organisasi tani harus berposisi sebagai pihak yang mendesakan, merencanakan, melaksanakan, menikmati, serta mengontrol reforma agrarian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.
  • Menempatkan diri secara setara dan saling memberikan dukungan solidaritas dan kerjasama dengan sesama kaum miskin dan tertindas (petani, buruh, nelayan, miskin kota) dalam rangka memperkuat posisi tawar.Petani, buruh, nelayan, dan miskin kota adalah segmen yang paling penting dalam proses produksi. Kekuatan ini harus ditingkatkan agar setara dengan kalangan lain.
  • Mampu menempatkan diri dalam percaturan politik dan ekonomi baik lokal, nasional dan internasional. Hubungan antara petani dan pendukungnya adalah hubungan yang “organisasional”(walau tetap memelihara kedekatan personal dan multi personal), bukan hubungan personal (kebaikan hati dan kedermawanan semata).

Peran Strategis Organisasi Petani :

  • Konsolidator (pelaku) utama Kekuatan Petani untuk mendesakan Reforma Agraria Sejati.
  • Konsolidator Utama Pemenuhan Kebutuhan Praktis Petani dan kebutuhan pangan rakyat.
  • Konsolidator Utama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas aksi untuk mendesak dijalankannya Reforma Agraria yang Sejati.
  • Terlibat aktif dalam kampanye Reforma Agraria, Perlawanan terhadap Neoliberalisme, dan pemegang berbicara tertinggi atas nama petani.
  • Menjadi organisasi yang dapat memegang kendali dalam hal produksi, distribusi dan penentu harga pangan (kedaulatan pangan).
  • Sebagai motor utama untuk mensiasati dan menghambat politik pecah belah antar sesama petani.
  • Sebagai bagian integral gerakan sosial yang lebih luas didalam dan diluar negeri.

Beraliansi

Pemikiran dan aksi akan terbentuknya Aliansi melawan kelaparan berdasarkan pada situasi yaitu (1) adanya perubahan dan kemauan politik untuk mewujudkan kedaulatan pangan pada tiap tingkatan baik Internasional,nasional maupun lokal; dan (2) menguatnya kesadaran akan hak atas pangan setiap orang yang sehat, berkualitas dan dorongan untuk menguasai, memiliki dan mengolah lahan-lahan pertanian bagi petani miskin dan buruh tani. Kemudian juga peran-peran masyarakat yang selama ini “terbatas” dalam pengambilan kebijakan strategis dalam hal pemenuhan kedaulatan pangan. Untuk itu sebagai intitusi yang akan “memenuhi kedaulatan pangan”, maka barang tentu aliansi melawan kelaparan ini tidak bisa bersifat permanen. Artinya bersifat sementara, dengan sendirinya organisasi ini akan bubar/dibubarkan bila ketika pemenuhan atas kedaulatan pangan tercapai. Bisa saja organisasi ini menjadi suatu komite atau kepanitiaan yang dibentuk berdasarkan waktu tertentu yang relatif bisa lama atau cepat, sehingga gugus tugas yang diembannya menjadi lebih jelas dan terukur.

Globalkan Harapan!!..Globalkan Perjuangan !!…..Hidup Petani !!!


==================================================================

Sukardi Bendang, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia Sumatera Barat

Makalah pada Seminar Pangan  Sumatera Barat, Kebijakan Dan Tata Kelola Pangan Menuju Kemandirian Pangan Lokal, Basko Hotel, Padang 15 Juli 2010

 

sumber: http://www.spi.or.id/?p=2550

Filled Under: About Food Technology
Comments Off on Posisi dan Peran Organisasi Petani dalam Pencapaian Kedaulatan Pangan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Posted by Chatarina Dety Aprilia | Published on 08 Jul 2011

Ini Dia Fakta Unik Tentang Makanan

Beberapa Fakta Unik Di Balik Makanan

1. Rata-rata orang menghabiskan 35 ton makanan di sepanjang hidupnya. Wah banyak juga yup!

2. Beras ternyata merupakan makanan pokok dari setengah penduduk dunia.

3. Dalam 1 liter air minum terdapat kurang lebih 100 ribu bakteri. Hati-hati yup!

4. Zaman dulu orang mengunakan kacang untuk membuat dinamit. Wow takut!

5. Jeruk lemon ternyata mengadung lebih banyak kadar gula dibanding strawberry.

6. Ada sekitar 500 juta ekor siput dihabiskan oleh warga Perancis untuk hidangan escargot setiap tahunnya.

7. Saus yang dikonsumsi oleh penduduk Frankurt (Jerman) ternyata dikreasikan pertama kali di Cina.

8. Jambu biji ternyata lebih banyak mengandung vitamin C dibanding jeruk.

9. Antara pepaya dan wortel, yang lebih banyak mengandung vitamin A adalah pepaya.

10. Kopi instan ternyata sudah ada sejak pertengahan abad ke 18.

11. Fastfood atau makanan cepat saji rupanya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno ternyata sangat menyukai makanan cepat saji ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya sisa-sisa kedai fastfood di antara reruntuhan puing-puing kota kuno. Untuk pilihan menu fastfood di zaman Yunani kuno tetap dibuat sesuai standar dan resep-resepnya pun ditetapkan dalam system berantai. Yang membedakan dengan fastfood zaman sekarang hanyalah jenis produknya saja yang terbilang baru dan dibuat secara massal. Aje gile!!!

12. Nama bawang ternyata diambil dari bahasa Latin yang berarti mutiara berukuran besar.

13. Es krim ternyata merupakan makanan dari Cina. Pada tahun 1295, selain aneka benda, Marco Polo juga membawa sebuah resep dari Cina ke negara asalnya, Italia. Resep tersebut adalah hidangan penutup penduduk Cina yang terkenal dengan sebutan “es susu”. Seiring berjalannya waktu, bangsa Eropa akhirnya mengganti bahan dasar susu dengan krim, dan mengubah namanya menjadi “es krim”.

14. Sereal pertama yang disajikan ternyata terbuat dari gandum KW2 alias yang sudah tak utuh lagi.

15. Krim ternyata lebih cair ketimbang susu.

 

sumber: http://ladybarefoot.wordpress.com/

Filled Under: About Food Technology
Comments Off on Ini Dia Fakta Unik Tentang Makanan

Posted by Chatarina Dety Aprilia | Published on 21 Mar 2011

Aspek Hukum Bahan Tambahan Makanan pada Jajanan Anak

Aspek Hukum Bahan Tambahan Makanan (BTM) pada Jajanan Anak
Billy N. <billy@hukum-kesehatan.web.id>

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, & bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan & minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, & reproduksi.
Dalam pasal 1 UU no.7/1996, disebutkan bahwa “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati & air, baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, & bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, & atau pembuatan makanan atau minuman”.
Makanan jajanan anak merupakan sumber potensial yang mempunyai nilai komoditas & menunjang perekonomian dalam jalur informal karena banyak jajanan anak yang dibuat dalam skala kecil sebagai industri rumahan. Jajanan anak telah menjadi bagian dari keseharian anak. Hampir semua anak diberi uang jajan oleh orang tuanya. Padahal, belum tentu jajanan yang tersedia itu sesuai dengan standar mutu & jaminan bahwa jajanan tersebut aman & layak untuk dikonsumsi.
Saat ini, sangat banyak produsen jajanan anak yang tidak memperhatikan keamanan produknya. Mereka lebih memikirkan keuntungan yang dihasilkan, yaitu dengan modal sekecil-kecilnya tetapi mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan tanpa memperhatikan aspek keamanan & keselamatan konsumen. Contohnya, saat ini banyak sekali jajanan anak yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti zat pewarna yang dilarang yaitu pewarna tekstil seperti rodamin, kuning metanil, dst. Sebagian lagi ada yang mengandung boraks & formalin. Selain itu, pemanis buatan seperti siklamat & sakarin, juga pengawet benzoat melebihi ambang batas. Pemakaian bahan kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan & apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau berlebihan jumlahnya sehingga bisa memicu timbulnya berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker. Sedangkan secara jangka pendek, penggunaan zat-zat tersebut akan menimbulkan efek mual & sakit kepala.
Badan POM & Depkes sendiri telah menetapkan aturan tentang Bahan Tambahan Makanan melalui Permenkes no.722/1998. Menurut Badan POM, saat ini pada lebih dari 60 persen makanan yang dijual di TKK & SD memiliki kandungan zat-zat berbahaya.
Menurut pasal 1 (4) UU no.7/1996 menyatakan bahwa “Keamanan Pangan adalah kondisi & upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, & benda lain yang dapat mengganggu, merugikan & membahayakan kesehatan manusia.”
Jadi, sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan & larangan untuk melindungi masyarakat dalam masalah makanan, termasuk jajanan anak. Pada kenyataannya, masih banyak jajanan anak yang melanggar peraturan tanpa diketahui oleh konsumen. Kali ini, akan dibahas mengenai aspek hukum keamanan jajanan anak.
Kita dapat lihat bahwa untuk menghasilkan produk makanan sehat bermutu harus menggunakan bahan makanan tambahan (BTM) yang aman & diizinkan oleh Badan POM.
Penggunaan BTM dalam proses produksi pangan perlu diwaspadai, baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Karena dampak dari penggunaannya dapat berakibat positif maupun negatif bagi konsumen. Penyimpangan dalam pemakaiannya dapat membahayakan kesehatan konsumen. Salah satu permasalahan keamanan pangan yang masih memerlukan pemecahan yaitu penggunaan BTM. BTM banyak digunakan pada jajanan yang umumnya diproduksi oleh industri kecil/rumah tangga.
Contohnya, banyak jajanan anak yang dijual mengandung monosodium glutamat (MSG) untuk penyedap masakan. MSG jika digunakan dalam jangka waktu lama juga dapat menyebabkan kanker, bahkan kematian. Selain itu, MSG dapat memicu reaksi alergi seperti gatal-gatal & muntah, & asthma, juga gangguan hati & kesulitan belajar.
Selain itu, salah satu jajanan anak yang paling laris adalah bakso yang diduga banyak mengandung formalin & boraks sebagai bahan pengawet & menjadikan bakso lebih kenyal. Makanan yang mengandung formalin & boraks dapat mengakibatkan gangguan pencernaan seperti nyeri perut, muntah-muntah, gangguan sistem syaraf, & gangguan sirkulasi jantung/darah. Formalin & boraks sendiri biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat, pembasmi hama, & penghilang bau. Dalam dosis tinggi, formalin bisa menyebabkan kejang, sulit buang air kecil, muntah darah, kerusakan ginjal, & kematian.
Juga, banyak jajanan yang menggunakan pemanis buatan. Pemanis buatan yang sering digunakan sebagian besar adalah pemanis buatan jenis sakarin & siklamat. Pemanis sakarin & siklamat tersebut merupakan jenis pemanis yang lebih ditujukan bagi penderita kencing manis (diabetes melitus) atau mereka yang sedang diet rendah kalori. Penggunaan sakarin yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selain itu, untuk menarik minat anak untuk membeli jajanan, banyak produsen juga menggunakan zat pewarna tekstil yang membahayakan kesehatan.

Aspek Hukum Penggunaan BTM
Penggunaan BTM dalam jajanan anak perlu diwaspadai, baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Penyimpangan dalam pemakaian BTM dapat membahayakan. Perbuatan ini harus dicegah & ditindak secara tegas oleh pemerintah yang memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari penggunaan BTM yang tidak sesuai peraturan.
Dari penelitian Badan POM, dari 163 sampel jajanan anak yang diambil di 10 provinsi, sebanyak 80 sampel (sekitar 50%) tidak memenuhi baku mutu keamanan pangan. Jajanan yang bermasalah itu mengandung boraks, formalin, zat pengawet ilegal, zat pewarna tekstil, penyedap rasa & pemanis buatan dalam jumlah berlebih, juga menggunakan garam yang tidak beryodium.
Oleh karena hal tersebut, kita membutuhkan pangan yang aman untuk dikonsumsi, bermutu, & bergizi. Kebijakan keamanan pangan & pembangunan gizi nasional merupakan bagian kebijakan pangan nasional termasuk penggunaan bahan tambahan makanan. Badan POM telah melakukan sosialisasi penggunaan BTM yang diizinkan dalam proses produksi makanan & minuman sesuai UU No. 36/2009 untuk aspek keamanan pangan, & UU No. 71/1996.
Di sana diatur aspek keamanan mutu & gizi pangan, juga mendorong perdagangan yang jujur & bertanggung jawab serta terwujudnya tingkat kecukupan pangan yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, & kemandirian konsumen untuk melindungi diri dari dampak negatif yang ditimbulkan barang & jasa, termasuk pangan, ada UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Tujuan seluruh peraturan-peraturan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap penggunaan BTM yang dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, industri pangan perlu mewaspadai masalah penggunaan BTM.
Beberapa produk hukum lain telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mendapatkan pangan yang aman & berkualitas untuk dikonsumsi oleh masyarakat di antaranya adalah PP no.28/2004 tentang keamanan, mutu & gizi pangan, juga Depkes mengeluarkan permenkes no. 722/1998 tentang bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan. Permenkes ini sesuai dengan Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) WHO yang mengatur & mengevaluasi standar bahan tambahan makanan, melarang penggunaan bahan tersebut pada makanan. Aturan ini diteruskan oleh Badan Pengawasan Obat & Makanan yang sekarang diserahi tanggung jawab untuk pengawasan seluruh produk makanan yang beredar di masyarakat.
Pilar yang berperan dalam keberhasilan untuk mendapatkan pangan yang aman dikonsumsi adalah pemerintah, produsen, & konsumen. Pemerintah merupakan pilar utama untuk penyediaan pangan yang aman. Pemerintah dengan seluruh kewenangan yang dimilikinya dapat membuat aturan & memaksa semua pihak untuk menaati aturan tersebut.
Kewenangan pengawasan dimiliki oleh pemerintah melalui Badan POM. Dalam pasal 53 UU Pangan, dinyatakan bahwa untuk mengawasi pemenuhan ketentuan undang-undang, pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan. Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab terhadap ketersediaan pangan yang aman bagi masyarakat, sesuai pasal 60 UU Pangan.
Pelanggaran para produsen terhadap berbagai peraturan perundangan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, juga dapat disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan mengenai peraturan & penegakan hukum oleh aparat yang kurang konsisten. Pelaksanaan & penegakan hukum dalam hal keamanan pangan kurang berjalan dengan baik. Hal ini tampak dari tidak adanya penindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap para pelaku pelanggaran keamanan pangan. Pemerintah nampaknya kurang serius untuk menegakkan hukum pada para produsen golongan kecil yang termasuk kelompok masyarakat ekonomi bawah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Padahal, sanksi yang diterapkan pada mereka yang menggunakan bahan berbahaya berdasarkan pasal 55 UU Pangan cukup berat, yaitu hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun atau didenda maksimal enam ratus juta rupiah.
Masyarakat sebenarnya juga diberi kewenangan oleh pasal 51 UU Pangan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan konsumen pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka penyempurnaan & peningkatan sistem pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, & pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan.
Dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan sebagai pendeteksi awal dari keberadaan bahan kimia tambahan dalam makanan, dalam hal ini, kejelian masyarakat selaku konsumen sangat diperlukan. Masyarakat harus teliti dalam memastikan kandungan yang ada sesuai dengan label. Hal ini diperlukan karena banyak kasus keracunan makanan adalah akibat bahan pengawet, akibat rendahnya kewaspadaan konsumen. Lengahnya konsumen diperparah oleh sumber daya manusia yang masih rendah & faktor daerah yang harus diawasi juga terlalu luas.
Sedangkan kendala lainnya yaitu dalam mengawasi penggunaan bahan pengawet adalah peredaran bahan kimia bagi industri makanan rumahan yang jumlahnya sangat besar. Keracunan yang paling banyak disoroti biasanya yang sifatnya jangka pendek. Namun, jarang sekali dipersoalkan dampak makanan yang mengandung BTM yang dapat mengancam manusia dalam waktu jangka yang panjang. Seperti, kerusakan organ tubuh setelah mengkonsumsi makanan tertentu. Secara hukum, belum tegas dinyatakan untuk memberikan sanksi pada efek jangka panjang karena pembuktiannya sulit dilakukan.
Untuk itu, harus ada upaya dari semua pihak untuk memahami pentingnya menghindari keracunan, baik yang bisa dikenali langsung, maupun dalam jangka panjang. Dalam hal ini, pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas yang dapat memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar hukum & membahayakan kesehatan masyarakat.
Menurut PP no.69/1999 tentang label & iklan, disebutkan bahwa setiap produk yang diperdagangkan harus mencantumkan komposisi bahannya. Sehingga, produsen bisa melanggar pasal 8 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pangan yang diperjualbelikan harus mencantumkan komposisi bahan & berat bersihnya. Setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar & jelas mengenai komposisi bahan makanan. Jika melanggar UU tersebut, maka pelaku usaha (produsen , distributor , & pedagang) yang terlibat diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun & denda pidana maksimal 2 miliar rupiah.
Dalam rangka peningkatan pengamanan & pengawasan zat pewarna makanan, penandaan khusus harus dicantumkan pada label pewarna makanan. Sebagai pelaksanaan pasal 14 permenkes no.22/1988 tentang bahan tambahan makanan, dalam keputusan kepala Badan POM tentang tanda khusus pewarna makanan yang dalam pasal 1 (1) dijelaskan bahwa tanda khusus adalah tanda dengan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas pada kemasan tanda dengan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas pada kemasan atau bungkus luar pewarna makanan, sehingga pewarna makanan tersebut dapat mudah dikenali.
Pada pasal 2 (2) dijelaskan bahwa kemasan pewarna makanan harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk pewarna makanan. Sedangkan pada pasal 2 (2) disebutkan bahwa selain tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan permenkes no.79/1978 tentang label & periklanan makanan serta permenkes no.722/1988 tentang BTM, pada kemasan atau bungkus luar pewarna makanan harus dicantumkan:
a. Tulisan “bahan tambahan makanan” & “pewarna makanan”.
b. Nama pewarna makanan
c. Nomor indeks
d. Komposisi untuk produk campuran
e. Berat bersih
f. Kode produksi
g. Takaran penggunaannya dalam makanan
h. Nomor pendaftaran produk
i. Nama & alamat perusahaan
j. Nomor pendaftaran produsen
Untuk pemanis buatan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI no. HK.00.05.5.1.454 tentang Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan dalam produk pangan pada pasal 6 mengenai ketentuan label sebagai berikut:
1. Produk pangan yang menggunakan pemanis buatan harus mencantumkan jenis & jumlah pemanis buatan dalam komposisi bahan atau daftar bahan pada label.
2. Pemanis buatan dalam bentuk sediaan, pada label harus mencantumkan:
a. Nama pemanis buatan
b. Jumlah pemanis buatan dalam bentuk tabel dinyatakan dengan miligram (mg) & dalam bentuk granul atau serbuk dinyatakan dengan miligram (mg) dalam kemasan sekali pakai.
c. Acceptable Daily Intake (ADI), kecuali bagi pemanis buatan yang tidak mempunyai ADI.
d. Peringatan: tidak digunakan untuk bahan yang akan dimasak/dipanggang.
3. Wajib mencantumkan peringatan fenilketonuria: mengandung fenilanalin, yang ditulis & terlihat jelas pada label jika makanan/minuman/sediaan menggunakan pemanis buatan aspartam.
4. Wajib mencantumkan peringatan: konsumsi berlebihan dapat mengakibatkan efek laksatif, yang ditulis & terlihat jelas pada label jika makanan/minuman/sediaan menggunakan pemanis buatan laktitol atau manitol atau sorbitol, yang apabila diyakini dikonsumsi lebih dari 20 gram manitol per hari atau 50 gram sorbitol per hari.
5. Klaim yang diperoleh & dapat ditulis pada label adalah:
a. Tidak menyebabkan karies gigi
b. Pangan rendah kalori & pangan tanpa penambahan gula apabila produk pangan memenuhi syarat produk pangan rendah kalori sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
c. Pangan untuk penderita diabetes atau pernyataan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5)
Adapun pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan di atas dapat dikenai sanksi berupa:
1. Sanksi administratif:
a. peringatan tertulis
b. Pencabutan izin edar
c. Penarikan & pemusnahan prodsuk pangan yang mengandung pemanis buatan yang sudah beredar.
2. Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jadi, untuk menghasilkan produk-produk makanan sehat & bermutu harus menggunakan BTM yang aman untuk dikonsumsi & diizinkan badan POM. Dalam hal ini penggunaan BTM, tentunya tidak terlepas dari aspek-aspek pemilihan & penetapan, pembelian, aplikasi, cara mendapatkannya, & ketersediaan bahan tambahan makanan.

Kesimpulan
Berdasarkan survei di seluruh Indonesia yang dilakukan Badan POM, lebih dari 60% jajanan anak tidak memenuhi syarat keamanan & mutu pangan yang baik. Jenis-jenis makanan tersebut antara lain berbagai jenis permen, snack/makanan ringan & berbagai jenis sirup. Di mana pada makanan tersebut kemungkinan juga mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan.
Penggunaan BTM yang dilarang pada makanan mungkin masih tetap dilakukan oleh produsen meskipun hal ini dilarang oleh peraturan karena dapat membahayakan kesehatan. Hal ini tetap dilakukan dengan alasan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar & dapat disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk terus menerus memberikan penerangan mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan BTM yang tidak sesuai peraturan.
Peraturan yang ada & diberlakukan dalam bidang keamanan pangan sebenarnya sudah cukup, hanya masalahnya ada pada pelaksanaan/penegakan hukum yang belum konsisten. Pemerintah sepertinya kurang serius untuk menegakkan hukum karena sebagian besar pengguna BTM yang berbahaya tersebut adalah industri rumah tangga dengan modal yang kecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan pada industri rumah tangga di bidang pangan (IRTP) dalam hal penggunaan BTM.
Sebenarnya, pembinaan & pengawasan terhadap jajanan anak ada pada dinas kesehatan kabupaten/kota. Tetapi, badan POM harus tetap menjalin kerja sama dengan instansi lainnya. Penegakkan hukum harus terus dijalankan pada mereka yang jelas telah melanggar peraturan, terutama pada produsen yang dengan sengaja & sadar menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam pangan.
(c)Hukum-Kesehatan.web.id

http://hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/aspek-hukum-bahan-tambahan-makanan-pada-jajanan-anak/

Filled Under: About Food Technology
Comments Off on Aspek Hukum Bahan Tambahan Makanan pada Jajanan Anak

Posted by Chatarina Dety Aprilia | Published on 21 Mar 2011

Bahan Tambahan Makanan (Aditif Makanan)

Beberapa bahan tambahan makanan telah dibahas pada bagian produk hewani. Beberapa lagi yang diragukan kehalalannya (perlu diteliti lebih lanjut) dapat dilihat pada Tabel 3 (pada Tabel 3 terdapat pula daftar bahan tambahan makanan yang sudah dibahas sebelumnya dengan maksud untuk melengkapi informasi yang telah disampaikan). Keraguan akan kehalalan bahan-bahan tersebut berasal dari kemungkinan bahwa bahan tambahan tersebut berasal dari bahan hewani yang diharamkan atau minuman yang memabukkan.

Nomor yang menyertai nama bahan tersebut adalah kode yang berlaku di negara Masyarakat Eropa, secara umum semua kode bahan tambahan makanan diawali dengan E, kemudian digit pertama menunjukkan kelompoknya, apakah pengawet, pengemulsi, antioksidan, dll. Dari daftar di bawah nanti terlihat banyak sekali pangan olahan yang perlu diwaspadai kehalalannya karena bahan tambahan makanannya yang masih perlu diteliti. Walaupun demikian, kembali perlu ditegaskan, tidak berarti pasti haram karena bahan-bahan pengganti yang halal juga sudah banyak dan pembuatannya tidak harus melalui jalan yang dijelaskan dalam tabel, karena masih mungkin ada berbagai alternatif seperti telah dibahas untuk kasus pengemulsi.

Ada satu jenis bahan tambahan makanan yang juga rawan kehalalannya (beberapa), sayangnya bahan ini banyak dipakai pada makanan olahan, bahan tambahan tersebut yaitu perisa (flavourings). Kekhawatiran ini disebabkan oleh karena beberapa hal, yaitu:

  • pelarut yang digunakan di antaranya etanol dan gliserol,
  • bahan dasar pembuatannya,
  • asal bahan dasar yang digunakan.

Sebagai contoh, untuk menghasilkan flavor daging diperlukan base yang dibuat dari hasil reaksi asam amino atau protein hidrolisat, gula dan kadang-kadang lemak atau turunannya.

Selain itu, pada waktu formulasi untuk flavor ayam misalnya (sering digunakan untuk mie instan, sup ayam, kaldu ayam, produk chiki (ekstrusi), dll), seringkali diperlukan lemak ayam, sehingga perlu jelas dari mana asalnya. Contoh lain lagi, untuk flavor mentega diperlukan bukan hanya bahan-bahan kimia tunggal pembentuk aroma mentega, tetapi juga asam-asam lemak untuk membentuk rasa dan mouthfeel, tentu saja perlu jelas dari mana asam lemaknya. Itu hanya dua contoh saja, perlu disadari bahwa jenis flavor ini jumlahnya ratusan, terbuat dari ribuan senyawa kimia bahan dasar, di samping pelarut, pengemulsi, enkapsulan, penstabil, dan aditif lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana repotnya mengaudit kehalalan bahan flavor ini, bukan pekerjaan mudah dan kembali memerlukan keahlian dan bekal pengetahuan yang tinggi di bidang ini, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang.

Daftar Bahan tambahan makanan yang termasuk kelompok diragukan kehalalannya (syubhat)

  • Potasium nitrat (E252)

Dapat dibuat dari limbah hewani atau sayuran. Untuk pengawet, kuring, mempertahankan warna daging. contoh pada Sosis, ham, Dutch Cheese

  • L-(+)-asam tartarat (E334)

Kebanyakan sebagai hasil samping industri wine.Sebagai antioksidan pemberi rasa asam produk susu beku, jelly, bakery, minuman, tepung telur, wine, dll.

  • Turunan-turunan asam tartarat E335, E336, E337, E353 (dari E334)

Dapat berasal dari hasil samping industri wine antioksidan, buffer, pengemulsi, dll

  • Gliserol/gliserin (E422)

Hasil samping pembuatan sabun, lilin dan asam lemak dari minyak/lemak (dapat berasal dari lemak hewani). Sebagai pelarut flavor, menjaga kelembaban (humektan), plasticizer pada pengemas. Bahan coating untuk daging, keju, cake, desserts, dll

  • Asam lemak dan turunannya, E430, E431, E433, E434, E435, E436

Dapat berasal dari turunan hasil hidrolisis lemak hewani. Pengemulsi, penstabil, E343: antibusa. Terdapat pada produk roti dan cake, donat, produk susu: es krim, desserts beku; minuman, dll

  • Pengemulsi yang dibuat dari gliserol dan/atau asam lemak (E470 – E495)

Dapat dibuat dari hasil hidrolisis lemak hewani untuk menghasilkan gliserol dan asam lemak sebagai pengemulsi, penstabil, pengental, pemodifikasi tekstur, pelapis, plasticizer, dll. Terdapat pada Snacks, margarin, desserts, coklat, cake, puding

  • Edible bone phosphate (E542)

Dibuat dari tulang hewan, Anti caking agent, suplemen mineral. Terdapat pada makanan suplemen.

  • Asam stearat

Dapat dibuat dari lemak hewani walaupun secara komersil dibuat secara sintetikAnticacking agent

  • L-sistein E920

Dapat dibuat dari bulu hewan/unggas dan di Cina dibuat dari bulu manusia. Sebagai bahan pengembang adonan, bahan dasar pembuatan flavor daging. Untuk produksi tepung dan produk roti, bumbu dan perisa (flavor)

  • Wine vinegar dan malt vinegar

Masing-masing dibuat dari wie dan bir. Sebagai pemberi flavor bumbu-bumbu, saus, salad

Referensi: Hansen dan Marsden, 1987. E for Additives. Thorsons, England.

Sebagai kesimpulan, kehalalan suatu produk pangan pada era global ini menjadi kompleks, memerlukan penanganan yang serius karena banyak kemungkinan yang dihadapi yang dapat sampai haramnya atau halalnya suatu produk pangan. Di samping itu, pekerjaan pemeriksaan kehalalan suatu produk pangan tidak bisa sembarangan, memerlukan ketelitian tinggi, memerlukan pengetahuan asal usul bahan dan proses pengolahan pangan itu sendiri, dan yang terpenting analisis laboratorium tidak dapat dijadikan andalan menentukan kehalalan suatu produk pangan. Mungkin bekal yang terpenting yang berkaitan dengan bahan ialah pengetahuan yang mendalam mengenai bahan itu sendiri. Di samping itu, diperlukan metode pemeriksaan yang tepat dan pembentukan sistem jaminan halal yang handal. Kedua hal terakhir itulah yang akan dibicarakan pada seri tulisan selanjutnya.

Oleh: DR. Anton Apriyantono

http://www.halalguide.info/2009/02/01/bahan-tambahan-makanan-aditif-makanan/http://www.halalguide.info/2009/02/01/bahan-tambahan-makanan-aditif-makanan/

Posted by Chatarina Dety Aprilia | Published on 09 Mar 2011

Hello world!

Welcome to Blog-nya Unsoed. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!